SANGGAU, Kalbar — Pelaksanaan pekerjaan proyek di RT 02, Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pekerjaan tersebut disebut tidak dilengkapi papan informasi proyek sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, serta target penyelesaiannya.
Tokoh pemuda setempat, Silvester, mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menurutnya terlihat janggal dan dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan yang semestinya.
“Pekerjaan ini menurut kami perlu diperhatikan. Tidak adanya papan informasi membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara jelas proyek ini berasal dari anggaran apa, berapa nilainya, siapa pelaksananya, dan kapan harus selesai,” ujar Silvester.
Selain persoalan transparansi, Silvester juga menyoroti penggunaan material dalam pekerjaan tersebut. Ia menduga material yang digunakan belum memenuhi standar yang diharapkan untuk menjaga mutu dan kualitas hasil pekerjaan.
Menurutnya, kualitas material merupakan bagian penting dalam pekerjaan yang menggunakan anggaran publik. Karena itu, ia meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan tersebut untuk memastikan pelaksanaannya sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang menggunakan anggaran negara, tentu harus dikerjakan sesuai ketentuan dan spesifikasi. Jangan sampai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,” katanya.
Silvester juga menyinggung aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada anggota DPRD melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir).
Menurut dia, pekerjaan yang direalisasikan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar aspirasi tersebut.
Ia berharap dinas atau instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
“Ini menyangkut uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Jadi penggunaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Senada, salah seorang pelaku kontrol sosial di Kecamatan Tayan Hulu, Stepanus Ryan Junior, meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tayan Hulu.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah perlu dilakukan secara terbuka, mulai dari proses pelaksanaan hingga kualitas hasil pekerjaan. Hal tersebut penting untuk memastikan pemerataan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terus terjadi. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Stepanus.
Ia juga mendorong dinas terkait untuk tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga memeriksa kondisi fisik pekerjaan di lapangan, termasuk kesesuaian volume, spesifikasi material, kualitas pekerjaan, serta dokumen proyek.
Media masih berupaya melakukan Konfirmasi dari pihak terkait tetap diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
