Kalbarpost.co.id, Sanggau, Kalimantan Barat – Publik dikejutkan oleh sebuah video yang beredar luas di TikTok, diunggah oleh akun @dickyhdx.
Video tersebut menampilkan dugaan praktik curang di SPBU 64.785.15, yang berlokasi di Kecamatan Toba, Desa Balai Belungai, Kabupaten Sanggau.
Tak ayal lagi video tersebut menjadi viral hingga jurnalis kami menulis ulang isi dalam rekaman video tersebut.
Dalam rekaman yang diposting pada 15 Februari 2025, terlihat antrean panjang kendaraan yang menunggu giliran mengisi bahan bakar.
Namun, yang menjadi perhatian bukanlah panjangnya antrean, melainkan dugaan adanya “kendaraan siluman” yang mendapat prioritas khusus.
“Ha.. Mobil pengantri sudah numpuk… Ha.. Sambo sudah ngisi, ini pengantri belum dibagi. Informasinya operator belum ada, Sambo 4 ton sudah bagi,” demikian bunyi narasi dalam video tersebut, mengindikasikan adanya praktik kecurangan.
Unggahan itu juga menyebutkan, “Kalimantan keras, utamakan siluman 4 ton dibandingkan pengantri yang hanya mendapat Head 50 liter dengan harga Rp10.000/liter. Sopir XPDC menderita, di mana kebijakan pemerintah?”
Netizen Murka dan Menuntut Tindakan Tegas
Video tersebut langsung memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang mempertanyakan transparansi dalam distribusi BBM di SPBU tersebut dan menuntut pemerintah serta aparat penegak hukum untuk segera bertindak.
“Itu permainan pemilik SPBU,” tulis akun @nando, menyuarakan kecurigaan banyak orang. “Pengawas SPBU harus turun tangan, kami punya barcode tapi tetap tidak dapat solar,” keluh @ahin. Sementara itu, akun @Roey f bahkan menandai akun @partaigerindra, seolah meminta perhatian lebih dari pihak terkait.
“Hehehe gak heran… Sambo punya kuasa,” ujar @BONEX 93, menyiratkan adanya dugaan backing kuat di balik praktik ini. “Sebarkan!” seru @Gombloh, mengajak netizen lain untuk menyebarluaskan kasus ini. “Parah banget,” timpal @Heri Irawan, mengekspresikan kekesalan atas dugaan ketidakadilan tersebut. “Laporkan segera!” desak @Fhull83, mendorong tindakan hukum. “Kapolri harus turun tangan, ini pelanggaran hukum yang tidak boleh dibiarkan!” tulis @klewang jarwo.
Publik kini menanti respons nyata dari pemerintah dan aparat hukum untuk menegakkan keadilan dalam distribusi BBM subsidi.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya publik.***
